JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Muhadjir Effendy, menekankan bahwa upaya pencegahan dan penanganan konten pornografi di ruang digital tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Ia mendorong partisipasi aktif seluruh elemen publik—mulai dari keluarga, sekolah, hingga komunitas—untuk bersama-sama memerangi peredaran konten ilegal tersebut.
Penekanan ini disampaikan Muhadjir Effendy dalam sebuah acara diskusi panel yang membahas isu kekerasan berbasis siber dan pornografi anak, Senin (24/11). Menurutnya, maraknya konten pornografi merupakan ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan moralitas generasi muda Indonesia.
“Pencegahan pornografi adalah tanggung jawab kolektif. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kepolisian, akan terus melakukan pemblokiran dan penindakan. Namun, benteng terkuat adalah keluarga. Setiap orang tua harus aktif memantau dan memberikan edukasi digital kepada anak-anaknya,” ujar Menko PMK.
Strategi Partisipasi Publik
Menko PMK menggarisbawahi beberapa peran strategis yang harus diambil oleh publik:
-
Peran Keluarga: Melakukan pengawasan penggunaan gawai, membatasi waktu screentime, dan membangun komunikasi terbuka mengenai bahaya konten negatif.
-
Peran Sekolah: Mengintegrasikan pendidikan etika digital dan literasi media dalam kurikulum sekolah.
-
Peran Komunitas: Aktif melaporkan temuan konten pornografi kepada pihak berwenang melalui kanal pengaduan resmi (e.g., aduan konten Kominfo).
-
Literasi Digital: Meningkatkan kesadaran akan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur sanksi berat bagi penyebar maupun pengakses konten pornografi anak.
Pemerintah berharap dengan adanya sinergi yang kuat antara regulasi dan partisipasi masyarakat, lingkungan digital di Indonesia dapat menjadi lebih sehat dan aman bagi tumbuh kembang anak.
