Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan komitmennya untuk melakukan reformasi dan transformasi institusi secara menyeluruh. Tahun 2025 ditetapkan sebagai momen penting untuk mempercepat perubahan ini, terutama sebagai respons langsung terhadap berbagai kritik tajam yang dilontarkan oleh publik.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menyatakan bahwa DPR menyadari adanya pandangan negatif dari masyarakat terkait kinerja dan citra lembaga legislatif.
Tiga Pilar Utama Transformasi
Transformasi yang diusung oleh DPR akan berfokus pada tiga pilar utama untuk meningkatkan kualitas kerja dan kepercayaan publik:
1. Peningkatan Kualitas Legislasi
DPR akan memprioritaskan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkualitas dan mendesak kebutuhan masyarakat. Proses pembahasan RUU akan didorong menjadi lebih transparan dan partisipatif, melibatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, dan ahli.
2. Kualitas Pengawasan dan Anggaran
DPR berjanji akan memperketat fungsi pengawasan terhadap eksekutif, khususnya dalam memastikan efektivitas program pemerintah dan penggunaan anggaran negara. Fungsi anggaran juga akan diarahkan untuk mendukung program-program yang benar-benar pro-rakyat.
3. Akuntabilitas dan Pelayanan Publik
Langkah transformasi juga mencakup perbaikan tata kelola internal DPR, mulai dari manajemen waktu sidang, kehadiran anggota, hingga peningkatan efektivitas kunjungan kerja. Hal ini bertujuan agar DPR dapat memberikan pelayanan dan akuntabilitas yang lebih baik kepada konstituen.
Mengubah Kritik Menjadi Kekuatan
Dasco menekankan bahwa kritik dari masyarakat, termasuk dari aktivis, akademisi, dan media, dianggap sebagai masukan berharga dan cambuk untuk memperbaiki diri. Momentum tahun 2025 diharapkan dapat digunakan untuk membuktikan komitmen DPR dalam mewujudkan parlemen yang modern, terbuka, dan profesional.
DPR RI bertekad untuk tidak hanya menyelesaikan tugas konstitusionalnya, tetapi juga untuk membangun citra positif di mata publik sebagai lembaga yang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
