JAKARTA, 5 November 2025 – Opini dan analisis yang berkembang di media nasional menyoroti temuan 51.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi bermain judi online (judol) berdasarkan data PPATK, menandakan adanya krisis moral dan struktural dalam birokrasi. Pakar menilai fenomena ini bukan sekadar aib individu, melainkan gejala runtuhnya kepercayaan publik (wibawa negara) akibat lemahnya integritas dan pengawasan internal.
Retaknya Moral dan Kepercayaan Publik
Kasus keterlibatan ASN dalam judol, yang terlihat jelas di beberapa instansi daerah seperti di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa:
- Disiplin ASN seringkali hanya diukur dari absensi dan laporan kerja, bukan dari integritas dan keteladanan moral.
- ASN yang terjerat dinilai sebagian sebagai korban tekanan sosial dan godaan digital, namun dampaknya merusak citra instansi dan memicu sinisme publik terhadap kualitas pelayanan negara.
- Dampak terbesar judol pada birokrasi adalah kehilangan wibawa negara.
Transparansi Fiskal Sebagai Fondasi Keadilan Ekonomi
Untuk memulihkan integritas dan menegakkan keadilan ekonomi, penindakan harus diperkuat dengan transparansi fiskal dan penegakan hukum:
- Sanksi Tegas: Pemerintah melalui Kementerian PANRB telah mengeluarkan Surat Edaran (SE Menteri PANRB No. 5/2024) yang melarang keras judi online bagi ASN, dengan ancaman sanksi disiplin berat mulai dari teguran hingga pemberhentian sementara atau pemutusan hubungan kerja (sesuai PP No. 94 Tahun 2021).
- Pengawasan Data: Diperlukan audit rutin berbasis digital dan penguatan kolaborasi antara PPATK, BKN, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mendeteksi transaksi mencurigakan sejak dini, yang merupakan fondasi penting dalam menciptakan transparansi fiskal ASN.
- Pembinaan: Selain sanksi, pembinaan mental, literasi digital, dan penguatan etika profesi perlu dilakukan karena sebagian ASN terjerat judol akibat stres dan godaan.
Intinya, kasus judol ASN dibaca sebagai cermin bahwa negara harus serius membersihkan dirinya sendiri dengan penegakan hukum yang transparan dan cepat agar birokrasi kembali dipercaya oleh rakyat.
