Jakarta — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menerima sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 di kantornya. Para tokoh ini menyampaikan permintaan terkait pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta kekhawatiran terhadap praktik kecurangan dalam Pemilu 2024.
Menurut Mahfud Md, para tokoh meminta pemakzulan Jokowi dan pemilu tanpa kehadiran Jokowi. Namun, Mahfud menegaskan bahwa urusan pemakzulan bukan kewenangan Menko Polhukam. Ia menjelaskan bahwa proses pemakzulan harus melalui parlemen dan partai politik, bukan lembaga yang dipimpinnya.
“Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu sudah didengar orang, mereka sampaikan di beberapa kesempatan, dan itu urusan parpol dan DPR, bukan Menko Polhukam,” jelas Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan bahwa pemakzulan presiden hanya bisa diproses melalui sidang pleno jika sepertiga anggota dewan mengusulkannya. Bahkan, untuk membawa pemakzulan ke Mahkamah Konstitusi, diperlukan persetujuan dua pertiga anggota dewan.
Selain pemakzulan, Mahfud juga menerima keluhan terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Para tokoh Petisi 100 meminta Menko Polhukam untuk memproses aduan ini karena mereka meragukan kelancaran kontestasi pemilu.
“Mereka menyampaikan tidak percaya pemilu berjalan adil nampaknya sudah dimulai kecurangan-kecurangan sehingga mereka minta Menko Polhukam melakukan penindakan melalui desk pemilu yang ada,” ucapnya.
Mahfud menegaskan bahwa laporan terkait pemilu sepenuhnya harus diproses oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menko Polhukam hanya dapat meneruskan laporan atau aduan yang masuk untuk diproses oleh instansi terkait.
“Menko Polhukam punya desk pemilu itu untuk memantau tapi bukan mengambil tindakan terhadap pelanggaran apa pun. Desk ini hanya mencatat kemudian mengkoordinasikan sehingga kalau laporan desk pemilu di Polhukam kita kasihkan nanti ke Bawaslu, ke KPU, atau ke DKPP silakan saja,” tegas Mahfud.
