Jakarta – Dalam suasana yang semakin memanas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), muncul indikasi permintaan pemakzulan terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), menciptakan ketegangan di kancah politik nasional. Permintaan ini diketahui berasal dari sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100.
Menko Polhukam, Mahfud Md, menerima delegasi dari Petisi 100 yang menyerukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beberapa tokoh, seperti Faizal Asegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Suharto, turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Menurut Mahfud Md, para tokoh meminta pemakzulan terhadap Presiden Jokowi dan bahkan mengusulkan agar Pemilu dilakukan tanpa kehadiran Jokowi. Menko Polhukam menyampaikan bahwa urusan pemakzulan merupakan kewenangan parlemen dan partai politik, bukan bagian dari tugas Menko Polhukam.
“Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu sudah didengar orang, mereka sampaikan di beberapa kesempatan, dan itu urusan parpol dan DPR, bukan Menko Polhukam,” ungkapnya.
Namun, reaksi terhadap permintaan pemakzulan ini kemungkinan besar akan menciptakan dinamika politik yang signifikan:
**Reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi):**
– Belum ada tanggapan resmi dari Presiden Jokowi terkait permintaan pemakzulan ini. Namun, kemungkinan besar akan menjadi perhatian utama, dan reaksi beliau diharapkan untuk memberikan arah dalam menghadapi tuntutan tersebut.
**Reaksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):**
– DPR sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan utama dalam proses pemakzulan. Reaksi anggota DPR, terutama dari partai pendukung pemerintah, dapat memengaruhi dinamika politik dan arah kebijakan selanjutnya.
**Reaksi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR):**
– MPR, sebagai lembaga tinggi negara, kemungkinan akan ikut memberikan pandangan dan reaksi terhadap permintaan pemakzulan ini. Sikap MPR dapat memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas politik nasional.
Seiring dengan masuknya permintaan pemakzulan ke ranah politik, dinamika Pemilu 2024 semakin menarik perhatian publik. Pihak terkait diharapkan dapat menanggapi dengan bijak demi menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
