Jakarta, 9 Oktober 2025 – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober 2025 memusatkan perhatian pada tiga pilar utama: kesejahteraan rakyat melalui program pangan dan kesehatan, reformasi tata kelola sumber daya alam, dan percepatan pembangunan di wilayah strategis seperti Papua. Konsolidasi internal kabinet juga diperkuat untuk memastikan eksekusi program berjalan cepat.
1. Kesejahteraan Rakyat: Evaluasi Program MBG dan Prioritas APBN
Isu kesejahteraan masyarakat menjadi jantung dari agenda politik pemerintah, dengan dua kebijakan utama yang disorot:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kerawanan Pangan: Presiden memanggil sejumlah menteri untuk secara khusus membahas percepatan program MBG, Ketahanan Pangan, dan Energi. Hal ini menunjukkan pentingnya tiga isu tersebut sebagai fondasi ekonomi dan sosial. Di sisi lain, isu keracunan massal yang diduga terkait dengan pelaksanaan MBG memicu reaksi keras dari DPR, yang meminta evaluasi total terhadap tata kelola dan implementasi program tersebut untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan.
- Prioritas Anggaran 2025: Dalam perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa sektor Pendidikan dan Kesehatan adalah prioritas utama. Penegasan ini mengindikasikan alokasi dana yang masif untuk peningkatan kualitas SDM dan layanan dasar.
2. Reformasi Tata Kelola: Penertiban dan Penegasan Aturan
Pemerintah mengambil langkah berani dalam menertibkan penyalahgunaan sumber daya alam dan menjaga integritas program strategis:
- Pemberantasan Tambang Ilegal: Langkah tegas Presiden Prabowo yang menutup 1.000 tambang ilegal menjadi sinyal kuat penegakan hukum di sektor pertambangan. Tindakan ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan investor, menjamin kepastian hukum, dan memastikan bahwa kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
- Jaminan Kebijakan Pro-Rakyat: Komitmen pemerintah terhadap rakyat kecil ditegaskan melalui kebijakan seperti mempertahankan Bunga Kredit Perumahan FLPP sebesar 5 Persen. Selain itu, upaya percepatan perluasan lapangan kerja juga terus didorong melalui program-program prioritas.
- Menjaga Nalar dari Politik: Presiden secara eksplisit meminta agar forum-forum ilmiah dan strategis seperti Konferensi Nasional Sains dan Teknologi (KSTI 2025) harus bebas dari politisasi. Hal ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk mendasarkan kebijakan pada ilmu pengetahuan dan profesionalisme, bukan kepentingan politik praktis.
3. Pembangunan Regional dan Konsolidasi Kabinet
Untuk memastikan percepatan pembangunan yang merata, pemerintah melakukan penataan struktural dan fokus pada wilayah dengan tantangan khusus:
- Akselerasi Pembangunan Papua: Pembentukan dan pelantikan pengurus Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua adalah bukti fokus pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan di Papua, yang merupakan salah satu isu paling kompleks di Indonesia.
- Penguatan Kabinet Merah Putih: Presiden melantik sejumlah pejabat baru, termasuk Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Dalam Negeri, serta beberapa Asisten Khusus. Perubahan ini ditujukan untuk mengisi posisi kunci, memperkuat koordinasi, dan mempercepat penanganan masalah, terutama di Badan Gizi Nasional (BGN) dan isu-isu domestik lainnya.
Secara keseluruhan, fokus pemerintahan saat ini adalah pada akselerasi eksekusi program prioritas dengan penegasan aturan main dan penguatan integritas, khususnya dalam penggunaan anggaran dan tata kelola sumber daya alam.
