JAKARTA – Pekan pertama Oktober 2025 disibukkan dengan berbagai agenda dan isu politik di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah rentetan reshuffle pada bulan September yang membawa wajah baru di kursi Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, dan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, fokus pemerintahan kini bergeser ke akselerasi program kerja dan konsolidasi internal.
Penyelamatan Aset Negara dan Penguatan Papua
Salah satu langkah nyata yang disorot adalah komitmen Presiden Prabowo dalam penyelamatan kekayaan negara. Pada Senin, 6 Oktober 2025, Presiden secara langsung menyaksikan penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk di Bangka Belitung. Aksi ini merupakan kelanjutan dari apresiasi Presiden terhadap kinerja aparat dalam upaya mengamankan aset demi kepentingan rakyat.
Selain itu, percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia menjadi perhatian utama. Pada 8-9 Oktober, Presiden Prabowo melantik Gubernur dan Ketua Komite Eksekutif yang baru untuk Papua. Presiden mendorong kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan Komite Eksekutif untuk mewujudkan pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini menandai komitmen serius pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan di Bumi Cendrawasih.
Dinamika Internal Partai dan Efisiensi Anggaran
Di sisi lain, dinamika politik internal partai juga menarik perhatian. Partai berlambang Ka’bah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), resmi mengakhiri dualisme kepemimpinan setelah Kementerian Hukum mengesahkan hasil rekonsiliasi yang menetapkan H. Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum dan Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum pada 6 Oktober 2025. Konsolidasi ini diharapkan memperkuat soliditas PPP dalam perannya di kancah politik nasional.
Namun, kebijakan kabinet juga menuai kritik. Analis politik menyoroti penambahan kursi wakil menteri yang dilakukan Presiden dalam reshuffle sebelumnya sebagai bentuk akomodasi politik, yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah. Kritik ini muncul di tengah instruksi pemerintah pusat agar Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan penghematan dan mengoptimalkan pajak daerah. Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Iman, menilai konsolidasi politik masih belum tuntas sehingga memicu penambahan jabatan struktural.
Fokus Kebijakan Lain: Digital dan Pesantren
Di ranah kebijakan, Pemerintah menetapkan Perpres Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Digital hingga 2029. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak melalui strategi pencegahan, penanganan kasus, dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan 28 kementerian/lembaga.
Selain itu, wacana pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren juga menjadi isu hangat. Langkah ini dinilai memiliki urgensi untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik, terutama setelah beberapa insiden terkait isu pesantren yang memicu sorotan publik.
Dengan agenda yang padat mulai dari aksi penyelamatan aset negara, akselerasi Papua, hingga tarik-ulur efisiensi anggaran, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran terus bergerak di awal kuartal keempat 2025.
