Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meluncurkan platform Legal Policy Hub sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pemerintahan kolaboratif di Indonesia. Peluncuran ini dilakukan pada Senin, 15 September 2025, dan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas.
Legal Policy Hub berfungsi sebagai wadah strategis dan simpul koordinasi lintas sektor, yang menyediakan dasbor untuk penyimpanan sumber data, termasuk hasil kegiatan policy talks, dokumen policy brief, dan policy paper antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Platform ini terintegrasi dalam program Satu Data Nasional dan Transformasi Digital Kemenkumham.
Dalam sambutannya, Menteri Supratman menyatakan bahwa praktik penyusunan kebijakan di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi regulasi, koordinasi lintas sektor yang lemah, dan sinergi antara pusat dan daerah yang belum optimal. Ia berharap, melalui kerja sama lintas kementerian, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi.
Supratman menekankan bahwa Kemenkumham memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi serta harmonisasi seluruh kebijakan dalam bentuk regulasi yang disusun. Ia juga menyoroti pentingnya keterpaduan agar implementasi kebijakan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Sebagai contoh, Supratman menyebut sektor pangan yang memiliki peran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, industri pengolahan pangan menyumbang sekitar 15 persen dari total nilai industri manufaktur nasional serta menyerap lebih dari 5 juta tenaga kerja. Ia menambahkan bahwa sektor makanan dan minuman menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional, dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp853 triliun pada 2023 dan diproyeksikan tumbuh sekitar 4,5 persen pada 2024.
Dengan adanya Legal Policy Hub, diharapkan proses perumusan kebijakan dapat dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan dampak yang mungkin terjadi. Sinergi ini diharapkan menghasilkan dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat, seperti peningkatan kualitas layanan publik, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan stabilitas sosial.
Melalui Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang merupakan bagian dari platform ini, Kemenkumham berharap dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik, memastikan kebijakan berbasis bukti sesuai aspirasi masyarakat, serta menyepakati arah kebijakan yang konsisten dan berorientasi hasil.
Sumber: NTVNews
