Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan penting yang memerintahkan pembentukan Lembaga Pengawas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersifat independen. Perintah ini muncul di tengah perdebatan sengit mengenai nasib dan alasan pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
MK menilai bahwa pengawasan terhadap ASN—termasuk netralitas, kode etik, dan manajemen kinerja—adalah krusial bagi sistem meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, fungsi pengawasan tidak boleh dilebur atau dipegang oleh kementerian atau lembaga yang berpotensi memiliki kepentingan politik atau administratif terhadap ASN itu sendiri.
Alasan Diperdebatkannya Pembubaran KASN
Pembubaran KASN, yang sebelumnya bertugas sebagai lembaga pengawas mandiri, menjadi kontroversi karena:
- Risiko Politisasi: KASN dibentuk untuk menjaga netralitas dan profesionalisme ASN. Jika fungsi pengawasan dikembalikan ke kementerian atau dilebur ke dalam badan yang kurang independen, dikhawatirkan pengawasan akan dilemahkan atau dipolitisasi, terutama menjelang pemilihan umum.
- Hilangnya Otoritas Meritokrasi: KASN memiliki otoritas untuk memberikan rekomendasi yang mengikat terkait pelanggaran kode etik dan prosedur manajemen ASN. Pembubarannya dikhawatirkan akan mengurangi kekuatan sistem meritokrasi dan membuka peluang bagi praktik nepotisme atau penempatan jabatan yang tidak sesuai kompetensi.
- Efektivitas Pengawasan: Pihak yang mendukung pembubaran berpendapat KASN kurang efektif dan lamban dalam menindaklanjuti kasus. Namun, pihak penentang berpendapat bahwa yang dibutuhkan adalah penguatan kewenangan KASN, bukan pembubarannya, untuk memastikan pengawasan tetap objektif.
Perintah MK untuk membentuk lembaga independen baru menegaskan kembali pentingnya pengawasan ASN yang tidak boleh terikat pada kepentingan eksekutif, sekaligus menjadi respons terhadap kekhawatiran publik mengenai masa depan netralitas birokrasi pasca-pembubaran KASN.
