JAKARTA, 17 Oktober 2025 – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengeluarkan seruan konsolidasi nasional kepada seluruh elemen mahasiswa. Seruan ini dikeluarkan menjelang peringatan satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gerakan mahasiswa menyoroti sejumlah isu krusial yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat, terutama rencana kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Isu Kenaikan Tunjangan DPR Jadi Pemicu
Meskipun pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan satu tahun, BEM SI menilai ada kebijakan yang menunjukkan ketidakpekaan elite politik terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
- Kenaikan Tunjangan: Pemicu utama seruan konsolidasi adalah isu rencana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. Mahasiswa berpendapat bahwa di tengah kesulitan ekonomi, termasuk inflasi dan mahalnya kebutuhan pokok, rencana ini adalah bentuk pemborosan anggaran dan ketidakadilan sosial.
- Kritik Prioritas Pemerintah: BEM SI mempertanyakan prioritas pemerintah dan legislatif. Mahasiswa menuntut agar anggaran negara difokuskan pada program kesejahteraan rakyat, seperti stabilisasi harga pangan, peningkatan layanan kesehatan, dan subsidi pendidikan, alih-alih untuk memperkaya anggota dewan.
Peringatan Setahun Pemerintahan
Konsolidasi yang diserukan BEM SI bertujuan untuk mempersiapkan aksi massa dan kajian strategis dalam rangka mengevaluasi kinerja satu tahun pemerintahan. Fokus evaluasi akan mencakup:
- Stabilitas Ekonomi: Menilai capaian dan janji-janji ekonomi, termasuk target pertumbuhan dan pengendalian harga kebutuhan pokok.
- Kesejahteraan Sosial: Evaluasi program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Konsolidasi Demokrasi: Menyoroti isu-isu hukum dan politik, termasuk dilema Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold yang dinilai mempertahankan oligarki.
BEM SI menegaskan bahwa aksi mahasiswa akan menjadi suara kritis rakyat untuk menagih janji dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan amanat reformasi.
