Pemkab Bartim dan DPRD Bahas Lahan Warga di Kawasan Perkebunan

TAMIANG LAYANG, 21 OKTOBER 2025 – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bartim menggelar rapat koordinasi penting untuk membahas percepatan penyelesaian konflik lahan yang melibatkan masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan besar di wilayah tersebut. Permasalahan tumpang tindih kepemilikan dan hak guna usaha (HGU) ini telah menjadi isu berkepanjangan yang meresahkan warga.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari berbagai aduan masyarakat dan demonstrasi yang meminta Pemkab Bartim segera mengambil tindakan tegas untuk melindungi hak-hak warga.

Fokus dan Tujuan Pembahasan

Pembahasan antara Pemkab dan DPRD Bartim berfokus pada langkah-langkah strategis untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan:

1. Verifikasi Data dan Batas: Tim gabungan akan dibentuk untuk melakukan verifikasi ulang data kepemilikan lahan warga dan membandingkannya dengan batas-batas HGU perusahaan perkebunan.
2. Skema Penyelesaian Konflik: Dibahas skema penyelesaian, termasuk kemungkinan pelepasan sebagian lahan HGU yang terbukti merupakan hak ulayat atau lahan garapan masyarakat, atau skema kemitraan yang adil.
3. Akselerasi Redistribusi: Pihak Pemkab didesak untuk mempercepat program redistribusi lahan yang sudah diputuskan, sebagai bagian dari upaya Reforma Agraria di tingkat daerah.

Komitmen Pemerintah Daerah

Bupati Bartim dan Ketua DPRD sepakat bahwa penyelesaian konflik lahan ini harus menjadi prioritas utama demi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjamin hak-hak masyarakat.

• Penegasan Hukum: Pemkab berkomitmen akan menindak tegas perusahaan yang terbukti melanggar aturan perizinan atau tidak menghormati hak-hak masyarakat setempat.
• Transparansi: Seluruh proses penyelesaian konflik ini dijanjikan akan dilakukan secara transparan dan melibatkan perwakilan masyarakat agar keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat.

Penyelesaian konflik agraria di Bartim diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menanggulangi isu sengketa lahan antara masyarakat dan korporasi.