BEIJING, 22 OKTOBER 2025 – Setelah terpilihnya Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri (PM) perempuan pertama Jepang pada 21 Oktober 2025, Pemerintah China langsung menyampaikan harapan diplomatiknya. China mendesak PM Takaichi untuk menghormati komitmen politik yang telah disepakati kedua negara dan bertindak demi kepentingan hubungan bilateral di tengah meningkatnya ketegangan regional.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa meskipun pemilihan PM merupakan urusan internal Jepang, posisi China terhadap Jepang tetap konsisten, yaitu berharap agar Jepang menjaga fondasi politik hubungan kedua negara.
Latar Belakang Ketegangan dan Sosok Takaichi
Desakan China ini tidak lepas dari profil politik Sanae Takaichi yang dikenal sebagai politikus konservatif dan nasionalis garis keras. Berikut adalah poin-poin yang menjadi perhatian Beijing:
- Kunjungan Kuil Yasukuni: Takaichi dikenal sering mengunjungi Kuil Yasukuni, sebuah tempat yang dianggap China dan Korea Selatan sebagai simbol militerisme masa perang Jepang. Kunjungan pejabat tinggi Jepang ke kuil ini secara rutin memicu protes diplomatik dari China.
- Pandangan Konservatif: Takaichi, yang dijuluki “Wanita Besi” Jepang, dikenal dengan pendekatan kebijakan “Jepang Pertama” (Japan First). Ia secara terbuka mengkritik dominasi militer dan ekonomi China di kawasan, dan menekankan pentingnya Jepang untuk mengatasi “ancaman keamanan” yang ditimbulkan oleh Beijing.
- Isu Taiwan dan Kepulauan Senkaku/Diaoyu: Hubungan Jepang-China terus tegang akibat sengketa wilayah atas Kepulauan Senkaku (disebut Diaoyu oleh China) di Laut China Timur, serta posisi tegas Jepang dalam mendukung Taiwan, yang dianggap China sebagai provinsi yang memisahkan diri.
- Aliansi AS yang Kuat: Takaichi telah menyatakan komitmennya untuk memperkuat aliansi keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat, sebuah langkah yang sering dianggap China sebagai upaya untuk mengepung atau menahan pengaruhnya di Asia.
China berharap, terlepas dari pandangan pribadinya, sebagai kepala pemerintahan, PM Takaichi akan memprioritaskan stabilitas diplomatik dan bertindak sesuai dengan pakta dan komitmen politik historis yang menjadi landasan hubungan damai antara kedua kekuatan ekonomi Asia tersebut.
