Medan – Polda Sumatera Utara (Sumut) masih belum memberikan tindak lanjut terhadap laporan kasus keterangan palsu terhadap PN Binjai oleh Rospita Mangiring Tampubolon, yang mengaku sebagai anak kandung almarhum Demak Tampubolon. Laporan ini dilaporkan dengan nomor STTLP/B/1798/XI/2021/SPKT/Polda Sumut oleh Josua Tampubolon dan adik-adiknya pada tanggal 18 November 2021 lalu.
“Ini sudah terlalu lama prosesnya, sejak 18 November 2021, Josua Tampubolon dan adik-adiknya melaporkan ini ke Polda Sumut. Sudah dua tahun lebih tidak ada tindak lanjut dari kepolisian,” ucap Djonggi Simorangkir, kuasa hukum Josua.
Laporan ini bertujuan untuk mengkoreksi keterangan palsu yang dibuat oleh Rospita Tampubolon yang mengaku sebagai anak kandung tunggal dari almarhum Demak Tampubolon di PN Binjai. Tindakan ini dilakukan karena dampak buruk yang ditimbulkan, di mana Rospita berhasil menguasai seluruh sertifikat tanah bangunan dan aset-aset yang dimiliki oleh almarhum Demak Tampubolon. Seharusnya, hak atas warisan tersebut seharusnya menjadi milik ahli waris, yaitu anak kandung Demak Tampubolon, termasuk Josua Tampubolon dan keempat adiknya.
Kasus ini bermula dari perseteruan yang terjadi 13 tahun lalu setelah meninggalnya Demak Tampubolon, di mana lima anak almarhum meminta data dan surat-surat yang dimiliki oleh ayah mereka kepada Rospita Mangiring Tampubolon. Terungkap bahwa Rospita adalah anak tiri almarhum Demak, seperti yang telah dikonfirmasi oleh saudara Demak Tampubolon bernama Tumpak Tampubolon. Tumpak menyatakan bahwa Rospita diberikan kepada Dinar Siahaan, istri pertama almarhum Demak Tampubolon, oleh ibu kandung Rospita yang bernama Hilderia boru Marpaung. Saat itu, Rospita masih berusia 1 bulan. Perlu dicatat bahwa pernikahan antara Demak Tampubolon dan Dinar Siahaan tidak menghasilkan anak, dan kemudian Demak Tampubolon menikahi Nellyana Manurung yang menghasilkan lima anak, termasuk Josua Tampubolon dan keempat adiknya.
“Saya telah meminta agar seluruh keluarga kandung Rospita diperiksa tanpa terkecuali, termasuk adik kandung perempuan Demak Tampubolon yang masih hidup dan tinggal di Binjai, serta kakak ipar kandung Demak Tampubolon yang masih hidup dan tinggal di Tangga Batu Balige.” Kata Djonggi kuasa hukum Josua.
Menurut Penyidik AKP Anggiat Nainggolan yang telah memeriksa Ir. Tohap Tampubolon, kakak kandung Rospita, Ir. Tohap mengakui bahwa Rospita adalah anak dari satu bapak, Rufinus Tampubolon, dan satu ibu, Hilderia Marpaung, sehingga bukanlah anak kandung Demak.
Pada hari ini, tanggal 31 Januari 2024, Djonggi Simorangkir dan Dr. Ida Rumindang bersama Josua Tampubolon mendatangi Itwasda Polda Sumut atas perintah dari Kompolnas. Djonggi Simorangkir menekankan perlunya penggantian semua penyidik yang terlibat di Polda Sumut dan melakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Sumut. Bahkan, jika perlu, kasus ini harus diperiksa oleh KPK.
Sejak November 2021, laporan dari Djonggi Simorangkir telah berubah dari status penyelidikan menjadi penyidikan sesuai surat Direktur Kriminal Umum Kombes Tatan Dirsan Atmaja, kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 26 Juli 2022 silam. Namun, tidak lama kemudian, penyidik yang menangani kasus ini berganti personil dengan personil yang baru dan tidak jelas.
“Dari Penyelidikan menjadi Penyidikan, lalu ada pergantian penyidik. malah sampai sekarang abu – abu tidak jelas.” Tegas Djonggi.
Pihak Yosua telah lama meminta agar kuburan Dinar Siahaan dibongkar untuk memeriksa DNA-nya guna mengetahui apakah terdapat hubungan darah antara Dinar dan Rospita. Jika tidak ada hubungan tersebut, maka Rospita harus segera ditangkap dan ditahan untuk mencegah kemungkinan penghilangan barang bukti serta aset-aset milik Demak Tampubolon yang bernilai ratusan miliar rupiah. Aset-aset tersebut termasuk Restoran Jumbo di Jl. Putri Hijau Medan, dekat Hotel Marriot, di samping BRI Tower dan depan Deli Plaza, serta ruko di Jl. Sudirman Binjai, kolam renang di Binjai, rumah besar di jl. Cut Nyak Dhien Kota Binjai dll lain sebagainya yang memiliki nilai yang sangat besar.
Polda Sumut kini diharapkan untuk segera mengambil tindakan yang tepat dan adil dalam menangani kasus ini, demi keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Masyarakat juga menaruh harapan besar agar proses hukum berjalan dengan transparan dan akuntabel, serta mengungkap kebenaran di balik permasalahan ini.
