Jakarta—Menjelang genap satu tahun masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kantor Sekretariat Negara (Mensesneg) mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kinerja Kabinet Merah Putih. Pihak Istana menegaskan bahwa banyak prestasi signifikan yang telah dicapai, namun mengakui masih ada pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam keterangannya pada Senin (13/10), menyampaikan bahwa dalam hampir satu tahun ini, pemerintahan telah mencetak banyak capaian, terutama di sektor pangan dan reformasi birokrasi.
“Selama ini, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan progres masif dalam program swasembada pangan melalui reformasi pupuk dan irigasi, serta mendorong investasi di sektor hilirisasi yang diperkirakan akan membuka jutaan lapangan kerja,” ujar Prasetyo Hadi.
Catatan Buruk: Gagalnya Timnas dan Polemik Anggaran
Meskipun demikian, Istana tidak menampik adanya evaluasi yang harus diperhatikan:
- Evaluasi Kinerja Timnas: Istana secara khusus menyoroti kegagalan Tim Nasional Sepak Bola Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mensesneg menyatakan bahwa Presiden telah menginstruksikan agar ada evaluasi total terhadap kinerja PSSI dan stakeholder terkait untuk memastikan pembinaan sepak bola nasional ke depan.
- Stabilitas Politik dan Hukum: Istana juga menekankan bahwa reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba, akan terus diperkuat sesuai dengan Asta Cita pemerintahan.
Polemik Dana Reses DPR Naik
Di tengah evaluasi kinerja pemerintah, lembaga legislatif juga menjadi sorotan. Polemik muncul setelah adanya laporan kenaikan Dana Reses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencapai Rp 702 juta per anggota.
Kenaikan anggaran ini memicu protes publik, mengingat adanya isu mandeknya pembahasan sejumlah Undang-Undang yang menjadi aspirasi masyarakat. Pihak Administrasi DPR kemudian memberikan klarifikasi bahwa kenaikan tersebut terjadi karena “kesalahan transfer” dana, sebuah pernyataan yang menuai banyak keraguan.
Isu kenaikan dana reses ini semakin memanaskan suasana politik, seiring dengan adanya desakan dari sejumlah pihak untuk meninjau ulang alokasi anggaran DPR, yang dinilai tidak sebanding dengan produktivitas legislasi mereka.
