JAKARTA, 5 NOVEMBER 2025 – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan penegasan mengenai pentingnya percepatan pembangunan dan perubahan persepsi terhadap Tanah Papua. Pernyataan ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja dan memimpin rapat di Manokwari, Papua Barat, pada Selasa, 4 November 2025.
1. Perubahan Persepsi dan Status Papua
Gibran menekankan pentingnya menghapus pandangan yang salah mengenai Papua di mata publik dan pejabat pemerintah.
- Bukan Tempat Buangan: Gibran secara tegas menyatakan bahwa “Papua itu bukan tempat pengasingan atau pembuangan.”
- Bagian NKRI: Beliau menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang wajib mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
- Akhiri Jawa-Sentris: Sesuai arahan Presiden, Gibran berkomitmen untuk memastikan pembangunan nasional tidak lagi Jawa-sentris, dan Papua harus menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru di kawasan Timur Indonesia.
2. Fokus Percepatan Pembangunan
Sebagai pihak yang ditugaskan mengawal percepatan pembangunan Papua, Gibran mendorong akselerasi program di berbagai sektor, terutama melalui penguatan dua lembaga baru: Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
| Sektor | Komitmen dan Program Utama |
| Kesehatan | Pemerintah menargetkan pembangunan 24 rumah sakit baru di wilayah Papua untuk memastikan masyarakat Papua tidak perlu lagi berobat ke luar daerah (seperti ke Jawa atau Makassar). |
| Pendidikan & SDM | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal menjadi fokus utama agar generasi muda Papua mampu bersaing. |
| Infrastruktur | Mengawal proyek-proyek strategis seperti Trans Papua untuk mendorong pemerataan dan konektivitas. |
| Ekonomi Lokal | Mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, seperti melalui kegiatan Festival Mama-Mama Kreatif. |
3. Penekanan Pengawasan Anggaran
Gibran juga mengingatkan semua pihak, termasuk Badan dan Komite percepatan, mengenai pentingnya penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) secara tepat sasaran.
“Anggaran sebesar itu harus tepat sasaran. Kita semua punya tanggung jawab untuk mengawal agar tidak disalahgunakan,” ujarnya, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
Gibran meminta agar peran masyarakat lokal, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan anak-anak muda Papua diperkuat, sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap program pembangunan.
