Jakarta – Sidang perdana Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe, yang menjadi sorotan publik karena terlibat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur Papua, harus ditunda secara mengejutkan. Namun, yang membuat penasaran adalah alasan yang dikemukakan oleh Lukas Enembe untuk tidak hadir dalam sidang tersebut.
Seharusnya sidang dilakukan secara daring dari Gedung KPK, namun Lukas Enembe enggan keluar dari Rumah Tahanan KPK dengan dalih sakit. Ketika diminta untuk hadir secara langsung dalam sidang berikutnya, Lukas Enembe mengajukan permintaan tersebut melalui surat yang dibacakan oleh tim penasihat hukumnya secara daring. Ia menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi dirinya untuk hadir secara online dan memohon agar dapat hadir secara langsung di persidangan.
Permintaan Lukas Enembe akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim dengan beberapa catatan terkait kehadiran pendukungnya. Hakim meminta agar persidangan berjalan tertib dan mengingatkan bahwa tidak ada pihak yang bisa mengintervensi keputusan mereka.
Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena Lukas Enembe diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp46,8 miliar terkait proyek infrastruktur di Pemprov Papua. Dalam berkas dakwaan yang telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor, disebutkan bahwa beberapa pihak swasta terlibat dalam memberikan suap kepada Lukas Enembe.
Meskipun sidang perdana harus ditunda, publik tetap antusias mengikuti perkembangan kasus ini. Harapannya, sidang berikutnya yang direncanakan akan dilakukan secara langsung dapat memberikan jawaban atas misteri alasan Lukas Enembe untuk tidak hadir dalam sidang pertama. Terlebih lagi, dukungan pendukung Lukas Enembe dari Papua juga diharapkan dapat mempengaruhi jalannya persidangan.
Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 19 Juni 2023, dan publik menanti-nantikan apakah Lukas Enembe akan hadir secara langsung dan bagaimana alasan sakitnya akan diperiksa lebih lanjut. Proses persidangan ini menjadi bukti nyata bahwa pemberantasan korupsi terus berlanjut, bahkan di kalangan pejabat tinggi seperti seorang Gubernur.
