Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Krisantus Kurniawan, menyampaikan keluh kesahnya di hadapan publik terkait perannya dalam menjalankan roda pemerintahan provinsi. Krisantus merasa tidak dilibatkan secara maksimal dalam pengambilan keputusan strategis dan kebijakan penting di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.
“Saya ini sering merasa tidak dianggap dalam pemerintahan ini. Banyak kebijakan dan keputusan penting yang harusnya dibahas bersama, tapi saya justru tidak dilibatkan atau diberitahu,” ujar Krisantus saat menghadiri salah satu kegiatan di Pontianak, Kamis (4/12/2025).
Contoh Keterasingan dalam Kebijakan
Krisantus mencontohkan beberapa kejadian yang membuatnya merasa terpinggirkan:
-
Pengadaan Barang dan Jasa: Ia mengaku hampir tidak pernah dimintai pendapat atau dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek besar, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
-
Perencanaan Pembangunan: Dalam beberapa rapat penting yang membahas perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang, ia merasa hanya diundang sebagai formalitas tanpa benar-benar diberikan peran aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan.
-
Koordinasi Internal: Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang intensif antara dirinya dan unit kerja Pemprov lainnya, yang seharusnya menjadi tugas utama seorang wakil kepala daerah.
Harapan ke Depan
Wagub berharap curhatannya ini dapat menjadi evaluasi internal bagi seluruh jajaran Pemprov Kalbar. Menurutnya, sinergi antara Gubernur dan Wakil Gubernur, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), adalah kunci keberhasilan pembangunan.
“Kami ini satu kesatuan, seharusnya kami saling mengisi dan bekerjasama. Saya harap ke depan, komunikasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan bisa ditingkatkan. Saya siap memberikan masukan demi kemajuan Kalbar,” tegasnya.
